ANALISIS YURIDIS PEMBATALAN PERATURAN DAERAH DALAMudPERSPEKTIF EXECUTIVE REVIEW DAN JUDICIAL REVIEWudStudi Kasus Putusan Mahkamah AgungudNomor 02 P/HUM/2008

摘要

Skripsi ini berjudul Analisis Yuridis Pembatalan Peraturan Daerah dalamudPerspektif Executive Review dan Judicial Review Studi Kasus Putusan MahkamahudAgung Nomor 02 P/HUM/2008. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahuiuddan menganalis mengenai wewenang pembatalan Peraturaan Daerah danudKekuatan Hukum Kewenangan Menteri Dalam Negeri dalam membatalkanudPeraturan Daerah dalam lingkup Executive Review. Penelitian ini menggunakanudjenis penelitian Yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundangundangan,udpendekatan Analitis dan pendekatan kasus kemudian Sumber dataudyang digunakan adalah data sekunder, yang bersumber dari bahan hukum primer,udsekunder dan tersier. Metode pengumpulan data menggunakan studi kepustakaanuddengan sistem kartu, sedangkan metode Analisis dengan metode pengkajianuddeduksi deskriptif.udHasil temuan penelitian ini adalah Pemerintah Pusat dan MahkamahudAgung mempunyai wewenang membatalkan Peraturan Daerah. Praktikudpembatalan Peraturan Daerah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeriudsebenarnya bertentangan dengan Undang-Undang dan sistem pemerintahanudpresidensiil. Terdapat persamaan alasan yang dijadikan dasar dalam pembatalanudPerda antara keputusan Menteri Dalam Negeri dengan Putusan MahkamahudAgung. Keduanya pada prinsipnya menyatakan bahwa alasan pembatalan Perdaudadalah Perda bertentangan dengan Peraturan perundang-undangan yang lebihudtinggi. Pembatalan Perda dengan alasan bertentangan dengan peraturanudperundang-undangan yang lebih tinggi dapat menimbulkan masalah kepastianudhukum.udPolitik hukum terhadap pembatalan peraturan daerah oleh menteri dalamudnegeri dapat dilihat dari sistem peraturan perundang-undangan, kontroludpembentukan peraturan perundang-undangan, pembinaan dan pengawasanudotonomi serta asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan menurutudkententuan yang ada masih sejalan dengan politik hukum tentang otonomi daerah.